KSP Dudung Ajak MUI Perkuat Literasi Umat Hadapi Hoaks dan Adu Domba di Media Sosial

BACA JUGA

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengajak ulama untuk memperkuat literasi masyarakat dalam menghadapi maraknya hoaks, fitnah, dan adu domba di media sosial.

Ajakan tersebut disampaikan Dudung saat bersilaturahim ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (05/05/2026), usai mengikuti Rapat Rutin Mingguan Dewan Pimpinan MUI.

Dalam pertemuan itu, Dudung mengapresiasi peran MUI yang dinilainya sangat besar dalam mengayomi umat Islam Indonesia yang merupakan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, ia juga menyoroti tantangan baru di era digital, khususnya derasnya arus informasi yang kerap disertai penyebaran hoaks dan narasi provokatif.

Ia menyayangkan fenomena tersebut, terlebih ketika penyebaran informasi menyesatkan justru dilakukan oleh figur publik atau tokoh tertentu. Menurutnya, kondisi ini dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Karena itu, Dudung menilai MUI perlu mengambil peran strategis dalam memberikan edukasi kepada umat terkait bahaya hoaks, fitnah, dan upaya adu domba di ruang digital. Ia juga menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi persoalan tersebut. “Penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur, aturan, dan dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis masyarakat dalam menerima informasi. Ia menilai, persebaran informasi saat ini seringkali tidak hanya bersifat umum, tetapi sudah mengarah pada serangan terhadap individu tertentu.

Ketua Umum KH Cholil Nafis dan KH Marsudi Syuhud. Hadir pula Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Bidang Infokom dan Digital KH Masduki Baidlowi, serta jajaran pimpinan lainnya.

Selain itu, turut hadir Ketua MUI Bidang Ekonomi Azrul Tanjung, Ketua Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani, Ketua Bidang Fatwa Metodologi Buya Gusrizal Gazahar, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim, serta Ketua Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahudin Al Aiyub.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga stabilitas sosial, khususnya di tengah tantangan disrupsi informasi di era digital.