Utang Pemerintah Hampir Rp 10.000 Triliun, Menkeu Purbaya: “Harusnya Anda Puji-puji Kita"

BACA JUGA

 

Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi posisi utang pemerintah Indonesia yang hampir menyentuh angka Rp 10.000 triliun.

Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp 9.920,42 triliun. Angka tersebut naik Rp 282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi utang Indonesia masih dalam kategori aman. Menurutnya, indikator yang paling penting adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di angka 40,75 persen.

Rasio tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari PDB.

Dalam media briefing di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026), Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain.

“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh. Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit,” ujar Purbaya.

Ia juga menyebut Indonesia termasuk negara yang paling berhati-hati dalam mengelola utang dibanding beberapa negara tetangga maupun negara maju.

“Singapura 180 persen, Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika Serikat juga, dibanding Jepang,” katanya.

Purbaya bahkan menyayangkan pandangan publik yang menurutnya terlalu fokus pada sisi negatif kenaikan utang negara.

“Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” tambahnya.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, mayoritas utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Komposisinya terdiri dari:

SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen

Pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen

Kementerian Keuangan menyebut dominasi SBN menunjukkan strategi pembiayaan pemerintah lebih banyak dilakukan melalui pasar keuangan domestik maupun global dibanding pinjaman langsung.

(ameera/arrahmah.id)